Kajati Jatim Melaksanakan Ekspose 7 Perkara Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

SURABAYA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH.MH., melaksanakan Video Conference Ekspose untuk Pengajuan 7 (Tujuh) Perkara Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Kanis (15/6/2023).

Baca juga: Kajati Jatim Pimpin Upacara Pelantikan Wakajati, Asisten dan Sembilan Kajari

Kegiatan ini turut dihadiri Jajaran Bidang Pidum Kejati Jatim dan beberapa Kajari terkait, yaitu Kajari Surabaya, Kajari Sidoarjo, Kajari Kota Kediri, Kajari Kota Pasuruan dan Kajari Trenggalek. 

Ekspose 7 (tujuh) perkara di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual dengan permohonan untuk diajukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

Baca juga: Sampaikan Empati Untuk Tragedi Kanjuruhan, Kajati Jawa Timur Tabur Bunga

"Conference Ekspose untuk pengajuan 7 Perkara penghentian penuntutan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, " kata Kajati Jatim Mia Amiati. 

Adapun Perkara yang dapat diajukan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, untuk persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari :

Baca juga: Kejati Jawa Timur Gelar Kegiatan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMK Ketintang Surabaya

• 5 (lima) perkara ORHADA :

- 3 (tiga) perkara pencurian (yang memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP) diajukan oleh Kejari Kota Surabaya (2 perkara) dan Kejari Sidoarjo (1 perkara).

Baca juga: Penyidik Kejagung Tetapkan 1 Orang  Sebagai Tersangka dalam Perkara PT Waskita Karya

- 2 (dua) perkara Pengerusakan ( yang memenuhi ketentuan Pasal 406 KUHP) diajukan oleh Kejari Kota Pasuruan dan Kejari Trenggalek.

- 2 (dua) Perkara Narkotika yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Baca juga: Kejagung di Era Kepimpinan Burhanuddin Penerapan RJ Tren Public Trust Semakin Meningkat

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati Nurani dan kelima perkara ORHADA dimaksud diajukan permohonan persetujuan untuk dihentikan Penuntutannya, karena terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

"Untuk Perkara Penyalahgunaan Narkotika, pengajuan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, " pungkasnya. (Jon)